BPH Migas minta pemda ikut awasi distribusi BBM subsidi di Sultra

Perkuat Pengawasan BBM Subsidi di Wilayah Maritim, BPH Migas Dorong Keterlibatan Langsung Pemda dan Forkopimda

Kabarlintas.com – Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan gugusan kepulauan dan jalur pelayaran yang membentang luas, menghadapi tantangan tersendiri dalam memastikan bahan bakar minyak bersubsidi sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Menyadari kerentanan distribusi di wilayah kepulauan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengambil peran aktif dalam memantau alur penyaluran BBM subsidi. Langkah ini diumumkan langsung oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada Kamis malam di Baubau, usai menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sejumlah kepala daerah setempat.

Rapat Koordinasi: Lima Kepala Daerah Turut Hadir

Forum yang berlangsung di Baubau tersebut mempertemukan Wahyudi Anas dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman serta lima pimpinan daerah yang mewakili wilayah-wilayah dengan kebutuhan BBM subsidi signifikan. Mereka yang hadir antara lain Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun Labuta, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Wakatobi Haliana, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios. Kehadiran lintas tingkat pemerintahan ini menandai upaya menyatukan komando pengawasan dari pusat hingga tingkat kabupaten dan kota.

Wahyudi Anas menjelaskan bahwa fungsi pengawasan distribusi BBM memang menjadi mandat utama BPH Migas dan Direktorat Jenderal Migas. Akan tetapi, cakupan geografis Sulawesi Tenggara yang mencakup daratan utama serta sejumlah gugusan pulau kecil membuat pengawasan semata-mata dari lembaga pusat tidak cukup efektif tanpa dukungan lapangan dari aparat daerah.

“Fungsi kami dengan BPH Migas dan Dirjen Migas itu melakukan pengawasan. Namun pengawasan ini perlu diperkuat dari pemerintah daerah dan segenap Forkopimda.”

Tiga Prinsip: Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Manfaat

Inti dari penguatan pengawasan yang digagas dalam rapat tersebut berpijak pada tiga prinsip distribusi energi bersubsidi. Pertama, penyaluran harus terjadi pada waktu yang dibutuhkan masyarakat tanpa penundaan yang merugikan aktivitas ekonomi harian. Kedua, penerima manfaat harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, bukan pihak-pihak yang menyalahgunakan kuota subsidi untuk kepentingan komersial. Ketiga, manfaat dari BBM subsidi harus dirasakan langsung oleh warga yang bergantung pada bahan bakar tersebut untuk transportasi, perikanan, dan kegiatan produktif lainnya.

Wahyudi menegaskan bahwa tanpa pengawasan berlapis, celah distribusi di wilayah kepulauan dapat dieksploitasi untuk praktik penjualan bebas BBM subsidi. Ketika bahan bakar yang seharusnya dijual pada harga eceran tertinggi (HET) pemerintah diperdagangkan di luar mekanisme resmi, harga di tingkat konsumen melonjak dan beban ekonomi masyarakat meningkat secara tidak proporsional.

“Agar supaya tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat kepada masyarakat yang tepat. Dan BBM tidak dijualbelikan secara bebas yang membuat kesulitan masyarakat dan harganya semakin tinggi di luar dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.”

Konteks Wilayah: Mengapa Sultra Memerlukan Perhatian Khusus

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan dengan lebih dari seribu pulau, di mana sebagian besar akses transportasi antarwilayah bergantung pada jalur laut. Ketersediaan BBM subsidi di pulau-pulau kecil sering kali bergantung pada jadwal kapal pengangkut yang terbatas. Kondisi ini menciptakan jendela waktu sempit di mana pengawasan harus berjalan cepat dan terkoordinasi. Tanpa kehadiran aktif pemerintah daerah dan Forkopimda di titik-titik distribusi, potensi penyimpangan—mulai dari pengoplosan volume hingga penjualan di atas HET—menjadi lebih sulit dideteksi dan ditindak.

Forkopimda, yang mencakup unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI di tingkat kabupaten/kota, memiliki keunggulan dalam hal kehadiran fisik di lapangan. Aparat keamanan dapat melakukan patroli di terminal BBM, memeriksa dokumen pengiriman, dan menindak pelaku penyalahgunaan secara langsung. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan administratif untuk memastikan bahwa alokasi kuota subsidi sesuai dengan data kependudukan dan kebutuhan riil wilayahnya.

Sinergi sebagai Kunci Pencegahan

BPH Migas menyatakan harapannya agar sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menutup celah praktik penjualan bebas BBM subsidi. Dalam kerangka regulasi nasional, subsidi BBM merupakan instrumen kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Ketika mekanisme distribusi terganggu, efek domino-nya terasa pada harga pangan, biaya transportasi, dan daya beli rumah tangga—terutama di wilayah kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi pada jalur laut.

Keputusan untuk melibatkan pemda dan Forkopimda secara eksplisit dalam rantai pengawasan ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi pengawasan energi di daerah. Dengan menempatkan aparat lokal sebagai mata dan telinga di titik distribusi, respons terhadap penyimpangan dapat dilakukan secara lebih cepat sebelum masalah berlarut dan merugikan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Rapat koordinasi di Baubau menjadi langkah awal dari upaya tersebut, dengan harapan implementasi di lapangan segera berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.