BGN tegaskan tak pernah paksa MBG di daerah karhutla terus jalan

Kebakaran Hutan dan Lahan Mengubah Jadwal Sekolah: BGN Jelaskan Mekanisme Distribusi Makan Bergizi Gratis

Kabarlintas.com – Setiap tahun, musim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra membawa konsekuensi yang melampaui kerusakan ekologis. Asap pekat yang menyelimuti kawasan membuat aktivitas harian warga terganggu, termasuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Ketika pemerintah daerah memutuskan meliburkan siswa demi keselamatan, muncul pertanyaan praktis: apa yang terjadi pada program distribusi makanan bergizi yang telah disiapkan di dapur-dapur lapangan? Badan Gizi Nasional (BGN) menjawab pertanyaan itu secara langsung pada Kamis di Jakarta, seusai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI.

BGN: Tidak Ada Paksaan, Distribusi Mengikuti Keputusan Daerah

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah memaksa dapur lapangan untuk tetap memasak dan mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang sekolahnya telah diliburkan akibat karhutla. Ia menjelaskan bahwa situasi di lapangan sering kali berada di titik transisi: pengumuman libur baru saja keluar, sementara bahan baku sudah dibeli, dicacah, dan proses memasak telah dimulai.

“Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi.”

Penjelasan ini penting karena program MBG merupakan salah satu instrumen kebijakan gizi nasional yang menjangkau jutaan siswa setiap hari. Dapur-dapur lapangan beroperasi dengan jadwal ketat: pengadaan bahan baku, pengolahan, dan distribusi harus tersinkronisasi agar tidak terjadi pemborosan pangan sekaligus memastikan anak-anak tetap mendapat asupan gizi. Ketika jadwal mendadak berubah karena faktor cuaca ekstrem atau kualitas udara yang buruk, koordinasi antara dapur dan pihak sekolah menjadi kunci.

Kewenangan Libur Sekolah Tetap di Tangan Pemda

Sudaryono menekankan bahwa keputusan meliburkan sekolah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Untuk jenjang SMA, kewenangan tersebut berada di tangan gubernur; untuk SD dan SMP, di tangan bupati atau wali kota. BGN, dalam kapasitasnya sebagai pelaksana distribusi pangan, mengikuti pengumuman resmi dari otoritas setempat.

“Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti. Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak. Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti.”

Mekanisme ini sejalan dengan prinsip desentralisasi pendidikan di Indonesia, di mana kebijakan operasional sekolah dasar dan menengah ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, tidak ada satu komando terpusat yang memaksa dapur tetap beroperasi ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan siswa hadir di sekolah.

Kemenhut Perkuat Pemantauan Terpadu Dampak Karhutla

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan terus memperkuat sistem pemantauan terpadu untuk melacak dampak karhutla terhadap berbagai sektor, termasuk konektivitas transportasi udara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pemantauan mencakup titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, kondisi cuaca, serta jarak pandang.

“Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang.”

Data pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas operasi pengendalian kebakaran sekaligus menyusun panduan informasi untuk masyarakat. Ristianto mengakui bahwa gangguan asap berpotensi mengganggu mobilitas warga, aktivitas ekonomi, dan keselamatan penerbangan.

“Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan.”

Kondisi Udara Berubah Cepat: Warga Diimbau Pantau Kanal Resmi

Ristianto menambahkan bahwa kualitas udara dan jarak pandang tidak seragam di seluruh wilayah terdampak. Kondisi dapat berubah dalam waktu relatif singkat, dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya. Artinya, satu kecamatan mungkin masih dapat beraktivitas normal sementara kecamatan sebelah sudah harus menghentikan kegiatan luar ruang.

Untuk perjalanan udara khususnya, Kemenhut mengimbau masyarakat mengikuti informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), otoritas bandara, AirNav Indonesia, serta maskapai penerbangan terkait. Informasi juga disalurkan secara terbuka melalui kanal resmi Kemenhut dan sistem SiPongi.

“Khusus untuk perjalanan udara, masyarakat kami imbau mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan.”

Implikasi bagi Masyarakat di Zona Terdampak

Bagi orang tua dan wali di wilayah yang kerap dilanda karhutla, penjelasan BGN memberikan kepastian bahwa anak-anak tidak akan dipaksa datang ke sekolah ketika udara berbahaya, dan sebaliknya, tidak akan ada distribusi makanan yang dipaksakan tanpa penerima. Bagi pelaku usaha transportasi dan logistik, pemantauan terpadu Kemenhut menyediakan dasar data untuk menyesuaikan jadwal operasional. Sementara bagi seluruh warga, pesan utamanya sederhana: pantau kanal resmi, ikuti pengumuman daerah, dan sesuaikan aktivitas harian dengan kondisi lingkungan yang berubah cepat.

Program MBG sendiri dirancang untuk memastikan setiap siswa mendapat setidaknya satu porsi makanan bergizi per hari sebagai bagian dari strategi pengentasan stunting nasional. Keberlangsungan program ini bergantung pada koordinasi lintas lembaga—dari dapur lapangan hingga pemerintah daerah—khususnya di musim-musim ketika faktor lingkungan seperti karhutla menguji ketahanan sistem distribusi.