Kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur, telah menjalar
Kebutuhan akan jalan yang terang pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mendorong pemerintah daerah mengajukan…
Kebakaran Hutan dan Lahan Mengubah Jadwal Sekolah: BGN Jelaskan Mekanisme Distribusi Makan Bergizi Gratis Kabarlintas.com – Setiap tahun, musim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra membawa konsekuensi yang melampaui kerusakan ekologis. Asap pekat yang menyelimuti kawasan membuat aktivitas harian warga terganggu, termasuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Ketika pemerintah daerah memutuskan meliburkan siswa demi keselamatan, muncul pertanyaan praktis: apa yang terjadi pada program distribusi makanan bergizi yang telah disiapkan di dapur-dapur lapangan? Badan Gizi Nasional (BGN) menjawab pertanyaan itu secara langsung pada Kamis di Jakarta, seusai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI. BGN: Tidak Ada Paksaan, Distribusi Mengikuti Keputusan Daerah Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa lembaganya tidak…
Padang Pariaman Ajukan 400 Titik Penerangan Jalan ke Tingkat Nasional dan Provinsi Kabarlintas.com – Kebutuhan akan jalan yang terang pada malam hari di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mendorong pemerintah daerah mengajukan permohonan pemasangan 400 unit lampu penerangan jalan kepada dua tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Langkah ini ditujukan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap meningkat ketika visibilitas pengemudi menurun drastis setelah matahari terbenam. Usulan tersebut mencakup ruas jalan nasional maupun jalan provinsi yang melintasi wilayah kabupaten. Pembagian Alokasi: 150 untuk Jalan Nasional, 250 untuk Jalan Provinsi Dari total 400 unit yang diajukan, sebanyak 150 lampu dialokasikan untuk ruas jalan nasional. Permohonan ini ditujukan kepada Kementerian Energi dan…
Peran Strategis LKPP dalam Membangun Ekosistem Pengadaan Publik yang Bebas Malaadministrasi Kabarlintas.com – Pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini kerap menjadi sorotan publik karena kerap kali menjadi titik rawan penyimpangan. Dari proses tender yang tidak transparan hingga eksekusi kontrak yang lambat, berbagai persoalan tersebut tidak hanya menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tetapi juga menghambat tersedianya layanan publik yang seharusnya dinikmati warga. Di tengah dinamika inilah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dipandang memegang posisi sentral dalam menentukan apakah sistem pengadaan nasional mampu berjalan dengan integritas, keterbukaan, dan keadilan yang sesungguhnya. Pada Kamis, 20 Agustus, sebuah pertemuan strategis digelar di Jakarta antara Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan LKPP. Agenda…
