Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria diminta memberi ruang yang tegas bagi perlindungan hak ulayat serta kekhususan masyarakat adat
Polda Metro Jaya akan menerapkan pengamanan berlapis saat Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam pertandingan Liga 1 di…
Pertamina Patra Niaga Perluas Kesempatan Kemitraan SPBU di Berbagai Daerah Kabarlintas.com – PT Pertamina Patra Niaga membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menjadi mitra dalam pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan jaringan penyaluran bahan bakar minyak agar layanan energi dapat lebih mudah dijangkau di banyak wilayah Indonesia. Program kemitraan tersebut mencakup pengembangan sejumlah bentuk titik penyaluran, mulai dari SPBU reguler, SPBU mini atau modular, hingga SPBU nelayan. Kehadiran berbagai format penyaluran itu ditujukan untuk menyesuaikan kebutuhan akses energi di daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyatakan pengembangan jaringan penyaluran terus dilakukan untuk memperkuat…
Doa untuk Delapan Orang yang Hilang Kontak di Selat Sunda Kabarlintas.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak warga untuk memanjatkan doa bagi lima jurnalis foto dan tiga awak kapal yang belum diketahui keberadaannya di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rombongan itu hilang kontak ketika menjalankan peliputan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Seruan tersebut disampaikan Farhan di Bandung pada Jumat, saat operasi pencarian memasuki hari keempat. Ia menyatakan rasa prihatin dan duka atas situasi yang dihadapi para jurnalis, awak kapal, serta keluarga yang masih menanti kabar. “Ada beberapa sahabat kita, ada lima orang jurnalis dan tiga orang kru dalam peliputan Anak Krakatau itu masih dalam posisi hilang dan hari…
Perlindungan Hak Adat Papua Didorong Masuk dalam RUU Reforma Agraria Kabarlintas.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria diminta memberi ruang yang tegas bagi perlindungan hak ulayat serta kekhususan masyarakat adat di Papua. Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai pengaturan tersebut penting agar agenda pembaruan agraria tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi komunitas adat. Dalam keterangan di Manokwari, Papua Barat, Jumat, Filep mengusulkan adanya pengaturan khusus mengenai reforma agraria di wilayah otonomi khusus Papua. Ia melihat pendekatan yang berlaku secara umum perlu disesuaikan dengan karakter penguasaan tanah adat dan kedudukan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. “Misalnya dengan memuat bab khusus reforma agraria di wilayah otonomi khusus Papua,”…
