Beutong Ateuh Banggalang di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, masih berusaha bangkit dari banjir besar yang terjadi pada penghujung 2025. Di saat warga memulihkan
Integrasi agenda festival budaya di enam provinsi di Tanah Papua dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi pariwisata…
Program PUMK PT Timah Dorong Ribuan UMKM Memperluas Kapasitas Usaha Kabarlintas.com – PT Timah (Persero) Tbk telah memberdayakan sekaligus membina 10.289 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan operasionalnya. Langkah ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, serta membangun kesiapan agar produk lokal dapat bersaing hingga pasar global. Program tersebut menjangkau UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Kepulauan Riau. Bagi pelaku usaha kecil, dukungan yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan tambahan modal, melainkan juga kemampuan mengelola bisnis, menjaga mutu produk, dan menemukan saluran pemasaran yang lebih luas. PT Timah menjalankan pendampingan itu melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK). Hingga saat ini, perusahaan mencatat…
Warga Beutong Ateuh Hadapi Pemulihan Banjir dan Munculnya Izin Eksplorasi Tambang Kabarlintas.com – Beutong Ateuh Banggalang di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, masih berusaha bangkit dari banjir besar yang terjadi pada penghujung 2025. Di saat warga memulihkan kehidupan sehari-hari, dua izin eksplorasi pertambangan baru memunculkan kembali kecemasan lama tentang kelestarian kebun, sungai, dan ruang hidup masyarakat di wilayah penyangga Kawasan Ekosistem Leuser tersebut. Kekhawatiran itu terasa kuat di kalangan warga yang menggantungkan kebutuhan keluarga pada hasil kebun. Kemiri menjadi komoditas utama, disusul kakao, pinang, serta beragam tanaman palawija. Bagi banyak keluarga, kebun bukan sekadar lahan produksi, melainkan sumber pangan, penghasilan, dan bagian dari kehidupan yang telah dijalani lintas generasi. Mak Andari…
Perlindungan Hak Adat Papua Didorong Masuk dalam RUU Reforma Agraria Kabarlintas.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria diminta memberi ruang yang tegas bagi perlindungan hak ulayat serta kekhususan masyarakat adat di Papua. Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai pengaturan tersebut penting agar agenda pembaruan agraria tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi komunitas adat. Dalam keterangan di Manokwari, Papua Barat, Jumat, Filep mengusulkan adanya pengaturan khusus mengenai reforma agraria di wilayah otonomi khusus Papua. Ia melihat pendekatan yang berlaku secara umum perlu disesuaikan dengan karakter penguasaan tanah adat dan kedudukan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. “Misalnya dengan memuat bab khusus reforma agraria di wilayah otonomi khusus Papua,”…
