PT Timah (Persero) Tbk telah memberdayakan sekaligus membina 10.289 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan operasionalnya. Langkah ini diarahkan
PT Pertamina Patra Niaga membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menjadi mitra dalam pembangunan stasiun pengisian…
Program PUMK PT Timah Dorong Ribuan UMKM Memperluas Kapasitas Usaha Kabarlintas.com – PT Timah (Persero) Tbk telah memberdayakan sekaligus membina 10.289 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan operasionalnya. Langkah ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, serta membangun kesiapan agar produk lokal dapat bersaing hingga pasar global. Program tersebut menjangkau UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Kepulauan Riau. Bagi pelaku usaha kecil, dukungan yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan tambahan modal, melainkan juga kemampuan mengelola bisnis, menjaga mutu produk, dan menemukan saluran pemasaran yang lebih luas. PT Timah menjalankan pendampingan itu melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK). Hingga saat ini, perusahaan mencatat…
Doa untuk Delapan Orang yang Hilang Kontak di Selat Sunda Kabarlintas.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak warga untuk memanjatkan doa bagi lima jurnalis foto dan tiga awak kapal yang belum diketahui keberadaannya di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rombongan itu hilang kontak ketika menjalankan peliputan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Seruan tersebut disampaikan Farhan di Bandung pada Jumat, saat operasi pencarian memasuki hari keempat. Ia menyatakan rasa prihatin dan duka atas situasi yang dihadapi para jurnalis, awak kapal, serta keluarga yang masih menanti kabar. “Ada beberapa sahabat kita, ada lima orang jurnalis dan tiga orang kru dalam peliputan Anak Krakatau itu masih dalam posisi hilang dan hari…
Perlindungan Hak Adat Papua Didorong Masuk dalam RUU Reforma Agraria Kabarlintas.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria diminta memberi ruang yang tegas bagi perlindungan hak ulayat serta kekhususan masyarakat adat di Papua. Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menilai pengaturan tersebut penting agar agenda pembaruan agraria tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi komunitas adat. Dalam keterangan di Manokwari, Papua Barat, Jumat, Filep mengusulkan adanya pengaturan khusus mengenai reforma agraria di wilayah otonomi khusus Papua. Ia melihat pendekatan yang berlaku secara umum perlu disesuaikan dengan karakter penguasaan tanah adat dan kedudukan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. “Misalnya dengan memuat bab khusus reforma agraria di wilayah otonomi khusus Papua,”…
