Kemkomdigi Siapkan Aturan Biaya Pengantaran Barang dan Makanan
Kabarlintas.com – Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyusun ketentuan baru untuk mengatur biaya jasa transportasi pada layanan pengantaran barang dan makanan yang beroperasi melalui platform digital. Kebijakan ini diarahkan untuk memperjelas cara harga layanan dibentuk, memperkuat perlindungan pengemudi, serta mendukung keberlanjutan ekosistem pengantaran berbasis aplikasi.
Penyusunan aturan tersebut menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Melalui regulasi itu, Kemkomdigi memperoleh mandat untuk menetapkan biaya jasa transportasi bagi layanan pengiriman barang dan makanan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat 4 Perpres. Ketentuan pelaksanaannya nantinya akan dimuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital.
“Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan.”
Transparansi Harga Menjadi Fokus
Selain membahas besaran biaya jasa, aturan turunan itu akan memberikan perhatian pada keterbukaan mekanisme pembentukan harga oleh platform digital. Kejelasan mengenai unsur biaya dan skema penetapan harga dinilai penting bagi pengemudi yang menjalankan pengantaran makanan maupun barang dalam kegiatan sehari-hari.
Pengaturan transparansi juga berkaitan dengan tata kelola platform yang lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak di dalam ekosistemnya. Pengemudi diharapkan memiliki kepastian tentang komponen biaya layanan yang terhubung dengan pekerjaan mereka, sementara pengelola platform memiliki rambu yang jelas dalam menjalankan sistem penetapan harga.
“Di sana akan dijelaskan jaminan angkutan dan transparansi.”
Nezar menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memperbaiki pendapatan pengemudi layanan pengantaran sekaligus memberi perlindungan yang lebih memadai saat mereka bekerja. Pengantaran barang dan makanan memiliki karakter tersendiri karena berlangsung dalam jaringan platform digital, melibatkan mitra pengemudi, konsumen, pelaku usaha, dan perusahaan aplikasi.
Dengan adanya aturan yang lebih spesifik, pemerintah ingin memastikan aspek perlindungan tidak hanya berhenti pada hubungan transaksi di aplikasi. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan layanan pengantaran yang semakin terhubung dengan aktivitas perdagangan, usaha makanan, dan kebutuhan harian masyarakat.
Simulasi Aturan Sudah Dilakukan
Kemkomdigi telah menjalankan sejumlah simulasi sebagai bagian dari persiapan penyusunan regulasi. Tahap ini digunakan untuk menjabarkan ketentuan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ke dalam aturan yang lebih operasional bagi layanan pengantaran makanan dan barang.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital direncanakan segera dipersiapkan dan diumumkan setelah Perpres tersebut diterbitkan. Kehadiran aturan pelaksana menjadi penting karena Perpres menetapkan kerangka pembagian kewenangan, sedangkan ketentuan teknis akan diatur oleh kementerian yang menangani bidang masing-masing.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan bahwa Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mencakup sejumlah unsur dalam penyelenggaraan transportasi berbasis platform digital. Ruang lingkupnya termasuk kemitraan, jaminan sosial, serta aspek ketenagakerjaan.
Pemerintah memberikan waktu kepada kementerian terkait untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan hingga penghujung Desember 2026. Pembagian tugas juga telah ditetapkan: Kementerian Perhubungan mengurus pengangkutan orang beserta tarifnya, sedangkan pengangkutan barang dan makanan menjadi kewenangan Kemkomdigi.
Koordinasi Tiga Kementerian
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai Perpres tersebut memberi kepastian pengaturan bagi pengemudi ojek online, terutama pengguna kendaraan roda dua. Salah satu hal yang telah menjadi perhatian adalah biaya platform sebesar delapan persen, yang sebelumnya telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan.
Pengaturan transportasi berbasis platform membutuhkan koordinasi lintas kementerian karena satu layanan dapat menyentuh aspek mobilitas, ekonomi digital, kemitraan kerja, hingga pengembangan usaha kecil. Untuk itu, Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk Forum Komunikasi atau Sekretariat Bersama.
Forum tersebut akan dipimpin oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman. Perannya adalah menjaga keselarasan penerapan aturan turunan agar pelaksanaan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap kementerian.
Bagi pengemudi, pembentukan aturan ini berpotensi menghadirkan kejelasan yang selama ini dibutuhkan dalam layanan pengantaran berbasis aplikasi: bagaimana biaya jasa ditetapkan, perlindungan apa yang tersedia, serta bagaimana keberlanjutan pekerjaan dapat dijaga. Bagi ekosistem digital secara lebih luas, regulasi tersebut diharapkan membangun tata kelola yang lebih terarah tanpa mengabaikan kebutuhan layanan pengantaran yang digunakan masyarakat setiap hari.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kemkomdigi siapkan aturan harga layanan antar?
Kemkomdigi siapkan aturan harga layanan antar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kemkomdigi siapkan aturan harga layanan antar matter?
Kemkomdigi siapkan aturan harga layanan antar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.