Hukum

Kapolri ganti Kabareskrim, Kabarhakam hingga Kadensus 88

Presiden-Prabowo-melantik-Kapolri-dan-Wakapolri-01102026-gp-4

Kapolri Lakukan Rotasi Sejumlah Jabatan Strategis di Polri

Kabarlintas.com – Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan penyegaran pada sejumlah posisi penting di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kepala Badan Pemelihara Keamanan, hingga Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri termasuk dalam deretan posisi yang mengalami pergantian.

Rotasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026. Penataan personel ini menjadi bagian dari keberlanjutan organisasi Polri, sekaligus memastikan tugas-tugas pada satuan strategis tetap berjalan saat pejabat lama memasuki masa purnatugas atau memperoleh penugasan baru.

Asep Safrudin Ditunjuk sebagai Kabareskrim

Inspektur Jenderal Polisi Asep Safrudin dipercaya mengemban jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Sebelum menerima amanah tersebut, Asep Safrudin menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Dalam posisi barunya, ia menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono. Bareskrim merupakan unsur penting dalam penanganan berbagai perkara pidana di tingkat nasional, sehingga pergantian pimpinan di badan ini menjadi bagian penting dari kesinambungan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan Polri.

Perubahan juga terjadi pada posisi Wakil Kabareskrim. Brigadir Jenderal Polisi Putu Putera Sadana ditetapkan sebagai Wakil Kabareskrim, menggantikan Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin.

Selain dua penugasan tersebut, Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto diangkat menjadi Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, Suhermanto bertugas di Badan Narkotika Nasional atau BNN. Direktorat Tindak Pidana Siber memiliki peran dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan ruang digital, sebuah bidang yang terus membutuhkan kesiapan organisasi dan sumber daya kepolisian.

Hery Herjawan Pimpin Baharkam Polri

Jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri kini diemban oleh Inspektur Jenderal Polisi Hery Herjawan. Ia menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Karyoto, yang memasuki masa pensiun setelah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Baharkam Polri menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan. Karena itu, pergantian pimpinan pada badan tersebut diharapkan menjaga kelangsungan program dan pelaksanaan pelayanan kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan masyarakat.

Penugasan baru Karyoto di lingkungan pemerintahan juga menandai perpindahan peran dari institusi kepolisian menuju jabatan wakil menteri. Sementara itu, Hery Herjawan akan melanjutkan tanggung jawab Baharkam dalam struktur Polri.

Tubagus Ami Prindani Naik Menjadi Kadensus 88

Di lingkungan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Brigadir Jenderal Polisi Tubagus Ami Prindani ditetapkan sebagai Kepala Densus 88. Sebelum dilantik pada jabatan tersebut, ia menjabat Wakil Kadensus.

Tubagus Ami Prindani menggantikan Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun. Peralihan kepemimpinan ini memungkinkan kesinambungan tugas di satuan antiteror, dengan pejabat baru yang sebelumnya telah menjalankan peran di jajaran pimpinan Densus 88.

Pengisian jabatan dari posisi wakil ke posisi kepala juga memperlihatkan keberlanjutan pengalaman kepemimpinan dalam satuan tersebut. Dalam organisasi yang menjalankan tugas khusus, proses penyesuaian pejabat baru tetap penting agar agenda kerja dan koordinasi yang sudah berjalan dapat diteruskan secara efektif.

Mutasi Disebut Bagian dari Dinamika Organisasi

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Pergantian jabatan dilakukan untuk menjaga keberlangsungan tugas sekaligus membuka ruang pembinaan dan perkembangan karier bagi anggota Polri.

“Mutasi ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny.

Rotasi jabatan di institusi besar merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, menempatkan personel pada tanggung jawab baru, dan memastikan roda pelayanan tetap beroperasi. Dalam konteks Polri, pergantian pejabat strategis juga berkaitan dengan kelanjutan program pada tiap satuan kerja.

Johnny meminta pejabat yang menerima amanah baru untuk segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka diharapkan meneruskan pekerjaan yang telah berlangsung serta menjaga kualitas pelayanan bagi masyarakat.

“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Fokus pada Keberlanjutan Pelayanan Kepolisian

Penataan di jajaran Bareskrim, Baharkam, Direktorat Tindak Pidana Siber, dan Densus 88 mencakup bidang kerja yang berbeda, tetapi semuanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri kepada publik. Bareskrim menangani fungsi penegakan hukum, Baharkam berfokus pada pemeliharaan keamanan, Direktorat Tindak Pidana Siber berkaitan dengan perkara digital, sedangkan Densus 88 menjalankan tugas penanggulangan terorisme.

Dengan adanya pejabat baru, perhatian utama berada pada kelancaran transisi dan kesinambungan program pada setiap satuan. Rotasi ini juga memberi kesempatan kepada para perwira yang ditunjuk untuk menjalankan mandat baru sesuai kebutuhan organisasi.

Surat telegram tertanggal 2 Oktober 2026 tersebut menjadi dasar perubahan pada sejumlah jabatan penting itu. Para pejabat yang menerima penugasan baru diharapkan dapat segera bekerja, melanjutkan agenda yang ada, dan memperkuat pelayanan kepolisian bagi masyarakat.

Frequently Asked Questions

What is Kapolri ganti Kabareskrim Kabarhakam hingga Kadensus 88?

Kapolri ganti Kabareskrim Kabarhakam hingga Kadensus 88 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Kapolri ganti Kabareskrim Kabarhakam hingga Kadensus 88 matter?

Kapolri ganti Kabareskrim Kabarhakam hingga Kadensus 88 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *