Kapolda Papua Barat imbau warga tak terprovokasi Black September

Polisi Papua Barat Perkuat Antisipasi Isu Black September

Kabarlintas.com – MANOKWARI — Kepolisian Daerah Papua Barat meningkatkan langkah pencegahan untuk menjaga keamanan wilayah di tengah beredarnya agenda yang dikaitkan dengan isu Black September atau September Hitam. Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Alfred Papare mengajak seluruh warga agar tidak terpancing berbagai ajakan maupun informasi yang dapat mengusik ketertiban umum.

Imbauan tersebut disampaikan seiring munculnya informasi di media sosial mengenai rencana aksi demonstrasi dalam jumlah besar. Aparat mengingatkan bahwa suasana aman dan tenteram di Papua Barat perlu dipelihara bersama agar kegiatan warga, pelayanan publik, serta pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan.

“Saya mengimbau masyarakat di wilayah Papua Barat jangan terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda ‘Black September’. Kami akan tindak tegas kalau ada yang terprovokasi,” kata Alfred di Manokwari, Kamis.

Koordinasi dengan unsur masyarakat

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polda Papua Barat telah menjalin koordinasi dengan sejumlah unsur di daerah. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kalangan pemuda dilibatkan dalam upaya menjaga situasi tetap kondusif.

Pelibatan berbagai elemen tersebut menjadi penting karena stabilitas daerah tidak hanya bergantung pada pengamanan oleh aparat. Warga juga memiliki peran dalam menyaring informasi, menghindari penyebaran ajakan yang belum jelas, serta tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Alfred menegaskan Papua Barat selama ini dikenal sebagai wilayah yang aman dan damai. Pengawasan akan diperketat untuk mendeteksi kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan aksi penyampaian pendapat demi kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan aspirasi awal peserta.

“Kita ketahui bersama bahwa Papua Barat ini daerah yang aman dan tenteram. Pengawasan akan kami tingkatkan untuk deteksi boncengan isu dalam setiap aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Hak menyampaikan pendapat tetap dihormati

Kepolisian tetap menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun, kegiatan tersebut harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada kepolisian dan komitmen menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Penyampaian pendapat secara damai memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan tanpa mengganggu hak orang lain. Sebaliknya, tindakan yang menutup akses jalan, merusak fasilitas, atau menghambat aktivitas umum dapat berdampak langsung pada kehidupan warga yang tidak terlibat dalam aksi.

Kapolda menilai kepatuhan terhadap prosedur merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi keamanan Papua Barat. Dengan koordinasi yang baik, aparat dapat menyiapkan pengamanan, mengatur arus aktivitas masyarakat, dan mencegah situasi berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

Pemalangan jalan tidak ditoleransi

Dalam kesempatan itu, Alfred juga menyoroti kejadian pemalangan jalan di empat titik di Manokwari beberapa hari sebelumnya. Tindakan tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan karena menghambat mobilitas warga dan mengganggu berbagai kegiatan sehari-hari.

“Seperti beberapa hari lalu di Manokwari ada aksi pemalangan empat titik. Itu tidak boleh terjadi lagi. Saya tidak mentolerir karena menghambat aktivitas masyarakat,” katanya.

Pemalangan jalan dapat membuat warga terlambat menuju tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, maupun lokasi pelayanan lainnya. Karena itu, penyelesaian persoalan melalui dialog dan mekanisme yang sesuai hukum dinilai lebih tepat dibanding tindakan yang menutup ruang gerak publik.

Aparat meminta masyarakat turut menjaga lingkungan masing-masing dan tidak mudah menyimpulkan informasi yang beredar tanpa memeriksa kebenarannya. Ajakan melalui media sosial perlu disikapi dengan hati-hati, terutama apabila berpotensi mendorong tindakan yang melanggar ketertiban atau hukum.

Antisipasi menjelang 24 September 2026

Isu Black September juga menjadi perhatian di tingkat nasional. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo pada Selasa, 8 September, meminta jajaran kepolisian mengantisipasi kemungkinan demonstrasi yang diperkirakan terpusat pada 24 September 2026.

Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Tani Nasional dan peringatan peristiwa Semanggi II. Kepolisian menyiapkan langkah pengamanan agar kegiatan masyarakat maupun penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Warga Papua Barat diharapkan tetap tenang serta mengutamakan persatuan dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang. Menjaga suasana damai berarti melindungi kepentingan bersama, termasuk kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan sosial, dan kehidupan sehari-hari di seluruh wilayah Papua Barat.