Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Melampaui Sasaran 2029
Kabarlintas.com – Pencapaian literasi dan inklusi keuangan Indonesia telah melewati sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025–2029. Indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan capaian tersebut di Jakarta pada Senin. Untuk 2029, RPJMN menetapkan target literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan target inklusi keuangan sebesar 93 persen. Dengan demikian, kedua indikator nasional itu sudah berada di atas angka sasaran akhir periode pembangunan tersebut.
“Indeks inklusi keuangan sudah mencapai 93,61 persen dan indeks literasi keuangan sudah mencapai 69,57 persen,” kata Friderica.
Survei Melibatkan Puluhan Ribu Responden
Hasil itu diperoleh melalui survei Badan Pusat Statistik yang mencakup sekitar 75 ribu responden dari berbagai wilayah Indonesia. Cakupan survei yang luas memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, sekaligus tingkat penggunaan layanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami manfaat, risiko, hak, kewajiban, serta cara mengambil keputusan dalam penggunaan produk keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan menggambarkan akses dan pemanfaatan masyarakat terhadap layanan keuangan yang tersedia.
Kedua hal tersebut saling berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Seseorang dapat memiliki akses terhadap layanan keuangan, namun masih membutuhkan pemahaman yang lebih baik sebelum menentukan pilihan produk atau mengelola risiko. Karena itu, pencapaian indeks nasional perlu dibaca bukan hanya sebagai keberhasilan angka, melainkan juga sebagai dorongan untuk memperkuat kualitas pemahaman masyarakat.
Kesenjangan Kota dan Desa Masih Menjadi Tantangan
Meski hasil nasional telah melampaui target 2029, pemerataan menjadi pekerjaan penting berikutnya. Friderica menyoroti masih adanya perbedaan yang cukup besar antara kondisi di kawasan perkotaan dan perdesaan. Tidak semua daerah memiliki tingkat literasi serta inklusi keuangan yang setara dengan rata-rata nasional.
“Di sini kita bisa melihat bahwa ada daerah-daerah yang memang sudah tinggi tingkat literasi dan inklusinya di atas tingkat nasional,” ujarnya.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan agregat nasional belum otomatis dirasakan secara merata di seluruh wilayah. Daerah dengan indeks yang masih berada jauh di bawah rata-rata memerlukan perhatian bersama agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara untuk mengenal, mengakses, dan menggunakan layanan keuangan secara tepat.
Upaya mempersempit kesenjangan penting karena kebutuhan masyarakat di setiap wilayah dapat berbeda. Akses fisik, ketersediaan layanan, tingkat pemahaman, serta kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memanfaatkan produk keuangan. Penguatan edukasi juga perlu berjalan seiring dengan perluasan akses agar penggunaan layanan tidak hanya tinggi secara jumlah, tetapi juga dilakukan dengan pertimbangan yang baik.
DKI Jakarta Tertinggi untuk Literasi dan Inklusi
Dalam pemeringkatan literasi keuangan, DKI Jakarta menempati posisi pertama. Setelah itu terdapat Kalimantan Selatan dan Bali. Sementara untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di urutan tertinggi, diikuti DI Yogyakarta dan Riau.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa posisi suatu daerah pada indeks literasi tidak selalu sama dengan posisinya pada indeks inklusi. Ada wilayah yang memiliki tingkat pemahaman tinggi, sementara wilayah lain menunjukkan pemanfaatan layanan keuangan yang lebih menonjol. Perbedaan pola ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Tapi kalau kita lihat inklusinya, yang tertinggi di DKI Jakarta, Yogyakarta dan Riau. Dan yang bisa kita lihat dari sini adalah bagaimana untuk daerah-daerah yang di ujung masih sangat jauh di bawah indeks nasional, ini jadi PR kita semua,” kata Friderica.
Pencapaian target lebih awal memberi ruang bagi pemangku kepentingan untuk tidak berhenti pada angka nasional. Tantangan berikutnya adalah menjaga peningkatan tersebut tetap berkelanjutan sekaligus mempercepat kemajuan di wilayah yang tertinggal. Fokus pada pemerataan akan membantu memastikan bahwa manfaat perkembangan sektor keuangan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di daerah dengan indeks masih rendah.
Dengan indeks inklusi 93,61 persen dan literasi 69,57 persen, Indonesia telah melewati patokan RPJMN 2029. Namun, agenda memperluas pemahaman dan akses keuangan di seluruh wilayah tetap menjadi bagian penting dari upaya membangun masyarakat yang semakin cakap dalam mengambil keputusan keuangan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is OJK sebut literasi inklusi keuangan lampaui?
OJK sebut literasi inklusi keuangan lampaui is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does OJK sebut literasi inklusi keuangan lampaui matter?
OJK sebut literasi inklusi keuangan lampaui matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.