Gus Lilur: Susunan pengurus PBNU jangan didasari prasangka politik

Gus Lilur Dorong Kepengurusan PBNU 2026–2031 Berorientasi Kapasitas

Kabarlintas.com – Penyusunan jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk masa khidmah 2026–2031 diharapkan menempatkan kemampuan, integritas, dan rekam jejak sebagai pertimbangan utama. Tokoh muda NU Khalilur Abdullah Sahlawiy, yang dikenal sebagai Gus Lilur, menilai proses ini tidak sepatutnya dibayangi penilaian politik yang sempit.

Harapan tersebut muncul saat PBNU memasuki tahap penyiapan kepengurusan baru setelah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Kikin ditetapkan memimpin organisasi untuk masa khidmah 2026–2031 dalam Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, pada Senin, 31 Agustus. Setelah itu, ia mulai menjalankan kegiatan pertamanya sebagai ketua umum terpilih di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 4 September.

Bagi Gus Lilur, komposisi kepengurusan nasional perlu dibangun melalui ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman mengelola organisasi, kecakapan kepemimpinan, kemampuan membangun kerja sama, serta konsistensi menjaga nilai-nilai NU menjadi unsur yang layak diperhatikan ketika menentukan figur pengurus.

“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit,” kata Gus Lilur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Penilaian Figur Tidak Semestinya Terikat Stigma

Gus Lilur menyatakan dukungannya agar Gus Kikin membentuk jajaran PBNU dengan pendekatan profesional, setara, dan mampu merepresentasikan kepentingan warga NU di seluruh Indonesia. NU, dalam pandangannya, bergerak di banyak bidang sehingga membutuhkan kepemimpinan yang tanggap menghadapi kebutuhan organisasi sekaligus memiliki pengalaman yang telah teruji.

“NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujarnya.

Pandangan itu juga disampaikan dalam merespons beredarnya nama Lukman Edy sebagai salah satu kandidat Sekretaris Jenderal PBNU. Gus Lilur menekankan bahwa pertimbangan terhadap tokoh yang masuk dalam pembicaraan penyusunan pengurus hendaknya diarahkan pada kualifikasi dan perjalanan pengabdiannya, bukan label atau hubungan politik yang pernah melekat pada masa lalu.

Ia melihat anggapan bahwa masuknya tokoh tertentu ke struktur PBNU otomatis menandakan “PKB Come Back” sebagai penyederhanaan yang tidak mencerminkan kerumitan dinamika organisasi. Penyusunan kepengurusan memiliki kebutuhan yang lebih luas, mulai dari pembagian peran, kemampuan menjalankan program, hingga kesesuaian kerja antaranggota pimpinan.

Tokoh yang pernah memegang posisi penting, baik di pemerintahan maupun dalam organisasi, dapat dipertimbangkan apabila kapasitasnya relevan dengan kebutuhan PBNU. Pengalaman sebagai menteri atau sekretaris jenderal organisasi, misalnya, dapat menjadi salah satu unsur rekam jejak yang dinilai, tanpa menjadikannya satu-satunya dasar keputusan.

“Sinergi antara ketua umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” katanya.

Keterwakilan Wilayah Menjadi Unsur Penting

Selain menyoroti profesionalisme, Gus Lilur mengingatkan pentingnya susunan pengurus yang menggambarkan jangkauan nasional NU. Organisasi ini memiliki kader dan basis warga di berbagai daerah, sehingga distribusi posisi strategis perlu memberi ruang bagi tokoh-tokoh terbaik dari beragam kawasan.

Jawa Timur mempunyai kontribusi historis yang besar dalam perjalanan NU. Namun, karakter PBNU sebagai kepengurusan tingkat nasional memerlukan representasi yang tidak berhenti pada satu wilayah. Keterlibatan kader dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, serta daerah lain dinilai dapat memperluas kekuatan konsolidasi organisasi.

“Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya,” ujarnya.

Keterwakilan geografis bukan sekadar soal pembagian jabatan. Kehadiran pengurus dari berbagai wilayah dapat membantu PBNU menangkap kebutuhan yang berbeda-beda di tingkat daerah, memperlancar komunikasi antara pusat dan jaringan organisasi, serta memperkuat rasa memiliki di kalangan kader. Dalam organisasi berskala nasional, susunan yang inklusif juga dapat mendukung legitimasi kepemimpinan baru.

Pesan Gus Lilur menempatkan pembentukan kepengurusan PBNU sebagai agenda organisasi yang perlu dijaga dari penarikan kesimpulan prematur. Perdebatan tentang nama-nama calon pengurus dapat berlangsung, tetapi ukuran utamanya tetap perlu diarahkan pada efektivitas kerja dan kemampuan menjaga haluan organisasi.

Masa khidmah 2026–2031 akan menjadi periode awal kepemimpinan Gus Kikin di PBNU. Karena itu, penyusunan tim yang profesional, representatif, dan memiliki keselarasan kerja menjadi bagian penting untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab kepengurusan pada tingkat nasional.