Baleg DPR tuntaskan penyusunan RUU Pengaturan Reforma Agraria

DPR Selesaikan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden

Kabarlintas.com – Permasalahan sengketa lahan yang selama puluhan tahun membelah komunitas petani, nelayan, dan masyarakat adat di berbagai daerah akhirnya mendapat respons legislatif konkret. Badan Legislasi DPR RI telah merampungkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, sebuah instrumen hukum yang sekaligus mengukuhkan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagai lembaga setingkat kementerian yang berada langsung di bawah Presiden. Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi partai politik di parlemen menyepakati hasil kerja Baleg dalam rapat pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin malam.

Proses Persetujuan di Rapat Pleno

Setiap fraksi diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan catatan sebelum voting dilakukan. Setelah seluruh masukan tercatat, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan membuka ruang persetujuan dengan pertanyaan formal kepada seluruh anggota:

“Apakah hasil penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?”

Anggota Baleg menjawab setuju, sehingga naskah tersebut resmi melangkah ke tahap berikutnya dalam mekanisme legislasi nasional. Persetujuan lintas fraksi ini menandai konsensus politik yang langka dalam isu agraria, mengingat selama bertahun-tahun pembahasan reforma agraria kerap tersendat oleh perbedaan kepentingan antarpartai.

Landasan Hukum dan Struktur Naskah

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menjelaskan bahwa RUU ini disusun sebagai implementasi dari prinsip fungsi sosial tanah yang telah tertanam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Secara struktural, naskah terdiri atas 16 bab dan 70 pasal yang mengintegrasikan asas kelembagaan serta mekanisme lintas sektor dalam penyelenggaraan reforma agraria. Pendekatan lintas sektor ini dimaksudkan agar reforma agraria tidak lagi berjalan terfragmentasi di antara kementerian dan lembaga yang selama ini menangani aspek-aspek terpisah dari persoalan tanah.

Sebelum Baleg merampungkan naskah, lembaga tersebut menerima masukan substansial dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), organisasi masyarakat sipil yang selama lebih dari dua dekade mendokumentasikan konflik agraria di Indonesia. Masukan KPA menjadi salah satu rujukan empiris dalam merumuskan ketentuan-ketentuan teknis di dalam RUU.

Tujuh Pilar Penyelenggaraan Reforma Agraria

Iman Sukri merinci bahwa RUU tersebut mencakup tujuh komponen utama dalam penyelenggaraan reforma agraria. Komponen pertama berkaitan dengan penentuan dan penetapan lokasi prioritas reforma agraria. Komponen kedua menyangkut penerimaan dan atau pendaftaran objek reforma agraria yang berasal dari masyarakat. Komponen ketiga meliputi identifikasi, inventarisasi, verifikasi, serta pengukuran ulang atas objek reforma agraria.

Empat komponen berikutnya bersifat redistributif dan pemberdayaan: restitusi tanah, redistribusi tanah kepada subjek reforma agraria, pemberian legalitas hak atas tanah, serta pemberdayaan subjek reforma agraria melalui program pendukung yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan secara produktif. Kombinasi ketujuh komponen ini membentuk siklus lengkap dari identifikasi masalah hingga penyelesaian akhir.

Subjek Reforma Agraria dan Legalitas Hak

RUU secara eksplisit menetapkan bahwa legalitas hak atas tanah diberikan kepada petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang selama ini termarginalkan dari akses formal terhadap lahan. Penetapan subjek ini penting karena selama ini banyak kelompok tersebut bekerja di atas tanah tanpa kepastian hukum, sehingga rentan terhadap penggusuran, sengketa, dan eksploitasi ekonomi.

Peran dan Akuntabilitas BRAN

Badan Reforma Agraria Nasional yang dibentuk melalui RUU ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsinya mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan reforma agraria di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas operasional, RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mekanisme pengawasan ganda ini dirancang agar pelaksanaan reforma agraria tidak jatuh ke dalam praktik birokrasi yang tertutup atau rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

“Objek Reforma Agraria meliputi tanah dan sumber agraria lainnya yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat,” kata Iman.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Penyelesaian RUU ini membawa konsekuensi kebijakan yang luas. Bagi petani penggarap yang selama puluhan tahun mengolah lahan tanpa sertifikat, keberadaan BRAN dan kerangka hukum yang jelas membuka jalan menuju kepastian hak. Bagi masyarakat adat, pengakuan eksplisit dalam naskah undang-undang berpotensi mengubah posisi tawar mereka dalam sengketa lahan dengan korporasi. Bagi negara, penguatan kedaulatan atas sumber agraria berarti mengurangi ruang bagi klaim-klaim sepihak yang selama ini memperpanjang konflik.

Iman Sukri menyampaikan harapannya bahwa penyusunan RUU Pengaturan Reforma Agraria dapat menjadi solusi terhadap konflik agraria yang berkepanjangan, memperkuat kedaulatan negara atas sumber agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun, efektivitas implementasi tetap bergantung pada komitmen eksekutif dalam mengalokasikan anggaran, membangun kapasitas kelembagaan BRAN, serta memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan tanpa hambatan birokratis. Tantangan terbesar bukan lagi pada tataran normatif, melainkan pada kemampuan negara menerjemahkan ketentuan undang-undang menjadi akses nyata bagi jutaan warga yang selama ini hidup di bayang-bayang ketidakpastian hukum atas tanah yang mereka garap.