KEHATI: Kebijakan iklim integrasikan perlindungan dan kepentingan
KEHATI Dorong Kebijakan Iklim yang Melindungi Alam dan Kelompok Rentan
Kabarlintas.com – KEHATI - Yayasan KEHATI meminta agar regulasi nasional tentang perubahan iklim tidak hanya berfokus pada penurunan emisi, tetapi juga melindungi keanekaragaman hayati serta menjawab kebutuhan masyarakat yang paling terdampak krisis iklim. Dorongan itu disampaikan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim berlangsung di DPR.
Direktur Program Yayasan KEHATI Rony Megawanto menekankan bahwa rancangan aturan tersebut perlu menempatkan mitigasi dan adaptasi sebagai dua langkah yang sama pentingnya. Mitigasi berkaitan dengan upaya membatasi emisi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi diperlukan agar masyarakat dan ekosistem mampu menghadapi dampak perubahan iklim yang telah terjadi maupun yang berpotensi meningkat.
“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini mesti bisa menjaga keseimbangan antara upaya mitigasi dan adaptasi,” kata Rony dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Tekanan akibat perubahan iklim telah muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kenaikan muka air laut, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta berkurangnya kekayaan hayati. Dampak tersebut tidak dirasakan secara merata. Masyarakat adat, warga miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya berisiko menanggung beban yang lebih besar.
Situasi ini memperlihatkan persoalan keadilan iklim. Kelompok yang menyumbang emisi karbon dalam jumlah relatif kecil dapat justru menghadapi ancaman paling berat, misalnya akibat terganggunya akses air, pangan, mata pencaharian, kesehatan, atau tempat tinggal. Karena itu, kebijakan iklim perlu mempertimbangkan kondisi sosial yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Alam dan iklim saling berkaitan
KEHATI memandang perlindungan keanekaragaman hayati tidak dapat dipisahkan dari agenda iklim. Ekosistem yang sehat dapat menyerap karbon secara alami. Namun, perubahan iklim juga mampu mempercepat kerusakan habitat dan meningkatkan risiko hilangnya berbagai spesies.
Ketika hutan, kawasan pesisir, lahan basah, dan ekosistem lain mengalami degradasi, kemampuan alam dalam mendukung kehidupan masyarakat ikut melemah. Kerusakan tersebut berpotensi memperbesar dampak krisis iklim sekaligus menurunkan kualitas hidup warga. Keterkaitan ini membuat kebijakan iklim perlu berjalan searah dengan langkah konservasi, bukan menjadi agenda yang berdiri sendiri.
Bersama peneliti dari ITB, BRIN, dan Pusat Analisis Sosial AKATIGA, KEHATI menyusun kajian yang dituangkan dalam policy brief berjudul “Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia”. Kajian tersebut menyoroti empat celah penting dalam kebijakan iklim nasional.
Empat kesenjangan yang disoroti
Pertama, tata kelola perubahan iklim masih terfragmentasi. Perhatian terhadap isu iklim belum tersebar secara merata di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat adat dinilai perlu diperkuat agar kebijakan tidak berhenti pada perencanaan.
Kedua, terdapat persoalan prioritas dan kesinambungan. Kebijakan yang berjalan dinilai lebih menonjolkan mitigasi, sementara kebutuhan adaptasi bagi kelompok rentan, kawasan pesisir, dan pertanian lahan kering belum memperoleh perhatian serta pendanaan yang setara. Padahal, wilayah dan kelompok tersebut dapat menghadapi dampak langsung dari perubahan pola cuaca maupun gangguan terhadap sumber penghidupan.
Ketiga, dimensi keadilan sosial dan keanekaragaman hayati belum ditempatkan secara memadai. Warga dengan jejak emisi relatif rendah dapat mengalami dampak yang lebih besar. Pada saat bersamaan, peran biodiversitas dalam membantu mitigasi dan adaptasi belum sepenuhnya tercermin dalam arah kebijakan iklim.
Keempat, sinkronisasi antara kebijakan iklim dan kebijakan pembangunan masih perlu diperbaiki. KEHATI menyoroti sejumlah kebijakan pembangunan yang berpotensi menambah tekanan terhadap lingkungan dan emisi gas rumah kaca, termasuk proyek yang berkaitan dengan pembukaan kawasan hutan. Keselarasan lintas kebijakan menjadi penting agar target pembangunan tidak melemahkan tujuan perlindungan iklim.
Tujuh arah rekomendasi
Untuk menjawab kesenjangan tersebut, KEHATI menyampaikan tujuh rekomendasi bagi penyusunan regulasi pengelolaan perubahan iklim. Rekomendasi pertama adalah penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan secara utuh dan konsisten. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pengambilan keputusan.
Usulan berikutnya mencakup penyatuan pengelolaan perubahan iklim dengan konservasi keanekaragaman hayati. KEHATI juga mendorong transisi energi yang lebih ambisius dan berkeadilan, sehingga manfaat perubahan menuju sumber energi yang lebih bersih dapat dirasakan secara lebih luas tanpa mengabaikan kelompok yang terdampak proses transisi.
Rekomendasi lainnya meliputi pengembangan insentif ekonomi hijau bagi produsen dan konsumen, penguatan sistem pangan lokal dalam menghadapi risiko krisis pangan akibat perubahan iklim, serta pembangunan sistem kesehatan masyarakat yang lebih tangguh. Tata kelola penanganan perubahan iklim juga perlu diperkuat agar koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
Masukan KEHATI hadir ketika DPR membahas regulasi perubahan iklim. Pada September 2026, Komisi XII DPR menyatakan sedang mendalami naskah akademik dan draf RUU perubahan iklim bersama pemerintah. Proses harmonisasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebelumnya sempat ditunda pada Februari 2026 agar tidak bertumpang tindih dengan revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rony juga menilai strategi adaptasi perlu diperluas. Selama ini, perhatian adaptasi banyak diarahkan untuk mengurangi risiko. Ia mengingatkan adanya ruang lain yang perlu menjadi perhatian, yaitu kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang muncul dalam perubahan iklim secara terukur dan tetap berorientasi pada perlindungan lingkungan.
“Selama ini strategi adaptasi kita masih fokus pada mengurangi resiko perubahan iklim. Padahal ada strategi lain yang perlu diarusutamakan dalam upaya adaptasi, yaitu memanfaatkan peluang dari terjadinya perubahan iklim (climate opportunities),” ujar Rony.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KEHATI?KEHATI is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KEHATI matter?KEHATI matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.