Tak hanya putus akses, Pemerintah tegas perangi judol menyeluruh
Pemerintah Perluas Strategi Pemberantasan Judi Online hingga Aliran Dana
Kabarlintas.com – Pemberantasan judi online di Indonesia tidak lagi dipusatkan semata-mata pada pemblokiran situs atau penghapusan unggahan digital. Pemerintah memperluas pendekatan dengan menargetkan seluruh mata rantai yang membuat praktik ilegal tersebut tetap berjalan, termasuk paparan konten, akses pengguna, transaksi, serta peredaran dana.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari penguatan penanganan selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemutusan akses tetap dijalankan, tetapi dinilai belum cukup bila pelaku masih bisa menjangkau calon pengguna melalui kanal lain dan menerima uang dari aktivitas perjudian.
“Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Rabu.
Jutaan Konten Perjudian Ditangani
Penanganan konten menunjukkan besarnya persebaran judi online di berbagai layanan internet. Pada 1 Januari hingga 31 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital menangani 2.087.109 konten perjudian.
Dari total tersebut, 1.809.358 konten berasal dari situs dan alamat IP. Selebihnya tersebar di beragam layanan digital yang digunakan untuk menyebarkan promosi, tautan, maupun ajakan mengakses perjudian.
Rinciannya meliputi 122.366 konten pada layanan berbagi berkas, 92.322 konten di platform Meta, 43.475 konten melalui Google dan YouTube, 16.526 konten di X, 1.882 konten di Telegram, serta 1.166 konten di TikTok.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa praktik judi online tidak bergantung pada satu jenis platform. Pelaku dapat memanfaatkan berbagai kanal digital untuk mengalihkan pengguna, menyebarkan materi promosi, dan menjaga jaringan mereka tetap aktif setelah sebuah akses dibatasi.
Penanganan juga berlanjut pada 2026. Dalam rentang 20 Oktober 2024 sampai 11 September 2026, Komdigi telah menangani 5,15 juta konten negatif. Sebanyak 4,03 juta di antaranya merupakan konten perjudian, sehingga judi online masih menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi dalam pengawasan ruang digital.
Penghapusan Konten Bukan Satu-satunya Ukuran
Meski jumlah konten yang diturunkan sangat besar, Meutya menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat hanya dihitung dari angka pemblokiran. Dampak nyata perlu dilihat dari berkurangnya paparan masyarakat, makin sulitnya akses ke layanan perjudian, penurunan transaksi, dan pencegahan kerugian warga.
“Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Jadi yang kita putus bukan hanya kontennya, tetapi rantai ekosistemnya,” kata Meutya.
Pendekatan ini menempatkan konten sebagai salah satu pintu masuk dalam ekosistem judi online, bukan sebagai satu-satunya masalah. Sebuah situs yang telah diblokir dapat saja digantikan oleh domain baru, akun baru, atau tautan yang tersebar melalui layanan lain. Karena itu, pembatasan digital perlu berjalan bersamaan dengan langkah yang menghambat uang masuk kepada pelaku.
Upaya lintas sektor juga penting karena aktivitas judi online dapat melibatkan infrastruktur digital, sistem pembayaran, serta dugaan pelanggaran hukum lain. Ketika hanya satu bagian yang ditutup, pelaku berpotensi memindahkan aktivitas ke jalur berbeda. Sebaliknya, tekanan pada berbagai titik dapat mempersempit ruang operasi jaringan tersebut.
Platform Digital Didorong Lebih Bertanggung Jawab
Pemerintah turut memperkuat tanggung jawab penyelenggara platform digital melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN. Mekanisme ini digunakan untuk memastikan platform menindaklanjuti pengaduan dan memenuhi kewajiban moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan.
Sejak Februari 2025 hingga 11 September 2026, terdapat 358 batch aduan yang ditangani lewat SAMAN. Aduan tersebut mencakup 1.801 URL. Keberadaan sistem ini menjadi salah satu instrumen untuk mendorong respons platform terhadap konten bermasalah yang beredar di layanannya.
Peran platform menjadi penting karena peredaran materi perjudian dapat berpindah cepat. Penutupan satu alamat internet tidak otomatis menghentikan jaringan apabila pelaku masih memiliki akun, saluran komunikasi, atau metode lain untuk membagikan promosi dan mengarahkan pengguna ke transaksi.
Koordinasi Keuangan dan Penegakan Hukum
Komdigi terus berkoordinasi dengan lembaga di sektor keuangan serta aparat penegak hukum. Fokusnya bukan hanya menutup sarana penyebaran konten, melainkan juga menghentikan bagian-bagian ekosistem yang memungkinkan keuntungan tetap mengalir kepada penyelenggara perjudian.
“Kalau kontennya kita putus tetapi transaksi dan aliran dananya tetap terbuka, ekosistem itu masih memiliki ruang untuk hidup. Karena itu, langkah digital harus berjalan bersama dengan pemutusan aliran dana dan penegakan hukum,” katanya.
Bagi masyarakat, pendekatan menyeluruh ini berarti pemberantasan judi online diarahkan pada pencegahan kerugian, bukan sekadar mengurangi tampilan konten di internet. Pengguna tetap perlu waspada terhadap tautan, akun, atau promosi yang menawarkan permainan berhadiah uang karena pola penyebarannya dapat berubah dengan cepat.
Dengan pengawasan konten, penguatan kepatuhan platform, pembatasan transaksi, dan kerja sama penegakan hukum, pemerintah berupaya menekan kemampuan jaringan judi online untuk bertahan dan menjangkau masyarakat melalui kanal baru.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Tak hanya putus akses Pemerintah tegas?Tak hanya putus akses Pemerintah tegas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Tak hanya putus akses Pemerintah tegas matter?Tak hanya putus akses Pemerintah tegas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.