Haedar Nashir: Konstruksi ke-Indonesiaan perlu dibenahi dari hulu
Pembenahan Fondasi Kebangsaan dan Pengelolaan SDA Jadi Sorotan Haedar Nashir
Kabarlintas.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengajak bangsa Indonesia untuk membenahi dasar-dasar kehidupan bernegara sebelum terburu-buru menangani persoalan yang telah muncul di permukaan. Pesan itu disampaikan saat ia membuka Forum Komunikasi Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah (Forkom GB-PTMA) 2026 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat.
Haedar melihat berbagai persoalan kebangsaan sering kali ditangani setelah dampaknya terasa luas. Padahal, pembenahan yang lebih mendasar perlu dimulai dari cara sistem dibangun, nilai yang dijadikan pegangan, serta arah kebijakan yang dipilih sejak awal. Pendekatan dari hulu dinilai penting agar bangsa tidak terus berada dalam pola reaktif setiap kali menghadapi perubahan atau konflik sosial.
“Jangan melompat ke masalah. Saya rasa bangsa ini sering kurang kesabaran, termasuk dalam cara membangun sistem,” kata Haedar.
Demokrasi Perlu Berpijak pada Nilai Indonesia
Dalam pandangannya, kecenderungan untuk membongkar sistem secara menyeluruh ketika muncul kegagalan dapat membawa dampak yang tidak sederhana. Perubahan besar memang dapat diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi prosesnya tetap membutuhkan ketenangan, ketelitian, dan kesadaran terhadap pijakan nilai yang telah dimiliki Indonesia.
Ia menyinggung perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, serta pluralisme. Nilai-nilai tersebut memiliki arti penting dalam kehidupan publik, namun penerapannya perlu berada dalam kerangka yang sesuai dengan karakter kebangsaan. Tanpa kemampuan mengelola perubahan secara matang, perkembangan berbagai gagasan dapat bergerak terlalu liberal dan membuat bangsa kehilangan daya kendali atas transformasi yang berlangsung cepat.
Haedar mendorong rekonstruksi pemahaman tentang demokrasi dan HAM dengan kembali menempatkan sila keempat Pancasila sebagai rujukan utama. Sila tersebut menegaskan pentingnya kerakyatan yang dijalankan melalui hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam konteks kehidupan bernegara, gagasan itu memberi penekanan bahwa demokrasi tidak semata-mata soal prosedur, melainkan juga kebijaksanaan dalam mengambil keputusan bersama.
Penegasan kembali nilai Pancasila dipandang relevan setelah masa reformasi, ketika sila keempat disebut sempat kurang memperoleh perhatian. Penguatan kembali fondasi tersebut dapat menjadi ruang refleksi bagi pembuat kebijakan, kalangan akademik, maupun masyarakat luas untuk melihat demokrasi sebagai proses yang bertanggung jawab, bukan sekadar arena pertarungan kepentingan.
Sumber Daya Alam Tidak Boleh Dikuras atau Dibiarkan
Selain membahas kehidupan demokrasi, Haedar juga memberi perhatian pada pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai perdebatan tentang pertambangan dan komoditas seperti kelapa sawit sering berlangsung pada tahap hilir. Perbincangan publik kerap berpusat pada pro dan kontra atas suatu kebijakan atau kegiatan, sementara prinsip dasar pemanfaatan kekayaan alam perlu ditempatkan sebagai titik awal.
Prinsip tersebut adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, dengan menjaga keseimbangan antara kegiatan eksplorasi dan perlindungan lingkungan. Kekayaan alam perlu dikelola agar memberi manfaat, tetapi pengelolaannya tidak dapat mengabaikan daya dukung habitat serta kebutuhan generasi mendatang.
“Dalam memakmurkan sumber daya alam ini, jangan dikuras habis-habisan, tetapi juga jangan dibiarkan untuk tidak dikelola,” tegasnya.
Pernyataan itu menempatkan pengelolaan SDA di antara dua kutub yang sama-sama perlu dihindari: eksploitasi tanpa batas dan pembiaran tanpa arah. Pengelolaan yang bertanggung jawab menuntut pertimbangan atas manfaat ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta ketersediaan cadangan sumber daya untuk masa depan.
Haedar menekankan perlunya pendekatan ilmiah dalam merumuskan kebijakan terkait alam. Keahlian dari bidang kehutanan, kelautan, dan lingkungan hidup diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek. Keterlibatan para pakar juga penting untuk menjaga habitat dan menghitung secara cermat kemampuan sumber daya yang tersedia.
“Untuk itu, kami mendorong keterlibatan para pakar di bidang kehutanan, kelautan, hingga lingkungan hidup dalam merumuskan kebijakan berbasis keahlian,” katanya.
Forum Akademik Membahas Agenda Strategis
Pokok-pokok pemikiran yang disampaikan Haedar bersinggungan langsung dengan agenda rapat komisi Forkom GB-PTMA 2026. Forum yang berlangsung hingga Sabtu, 10 Oktober, itu menjadi ruang pertemuan bagi guru besar di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah untuk membicarakan isu-isu strategis.
Komisi Sosial-Humaniora dalam forum tersebut menaruh perhatian pada persoalan politik dan kebijakan publik. Sementara itu, Komisi Sains membahas energi, sumber daya alam, serta keberlanjutan lingkungan. Pembagian pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan kebangsaan tidak dapat dilihat dari satu bidang saja. Tata kelola demokrasi, kebijakan publik, energi, hingga pelestarian lingkungan saling berkaitan dalam menentukan arah pembangunan.
Bagi masyarakat, gagasan pembenahan dari hulu dapat dipahami sebagai ajakan untuk tidak hanya menilai hasil akhir suatu kebijakan. Pertanyaan tentang nilai dasar, proses pengambilan keputusan, kesiapan ilmu pengetahuan, dan perlindungan kepentingan jangka panjang juga perlu menjadi bagian dari perhatian bersama. Dengan landasan yang kuat, perubahan dapat dikelola tanpa mengorbankan prinsip kebangsaan maupun keberlanjutan alam Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Haedar Nashir?Haedar Nashir is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Haedar Nashir matter?Haedar Nashir matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.