Pemprov NTB perkuat kerja sama perdagangan dengan Jawa Barat
NTB dan Jawa Barat Bangun Kolaborasi Pangan serta Investasi
Kabarlintas.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas sinergi ekonomi melalui kerja sama perdagangan komoditas pangan dan sektor peternakan. Langkah ini diarahkan untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok, menekan gejolak harga, memperlancar distribusi antardaerah, serta memperkuat ketahanan pangan.
Komitmen tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup penyediaan komoditas pangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan. Kerja sama lintas provinsi dipandang penting karena persoalan inflasi dan ketersediaan pangan tidak berhenti pada batas administrasi daerah.
Pasar Jawa Barat dan Potensi Peternakan NTB
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menilai kedua provinsi memiliki kekuatan yang dapat saling mendukung. Jawa Barat memiliki pasar besar, aktivitas ekonomi yang berkembang, sektor pariwisata, serta jaringan usaha mikro, kecil, dan menengah yang luas. Di sisi lain, NTB mempunyai potensi peternakan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai daerah Indonesia.
“Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah,” kata Indah Dhamayanti Putri di Mataram, Rabu.
Bagi masyarakat, kerja sama seperti ini berkaitan langsung dengan keterjangkauan harga dan kepastian pasokan. Ketika distribusi komoditas dapat direncanakan dengan baik, daerah pemasok memperoleh pasar yang lebih jelas, sementara wilayah tujuan mendapatkan akses barang yang lebih terjaga. Pola tersebut juga membantu pemerintah daerah menyusun langkah pengendalian inflasi dengan mempertimbangkan kondisi produksi, kebutuhan pasar, dan jalur distribusi.
Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan hewan kurban serta komoditas peternakan dari NTB untuk pasar Jawa Barat. Permintaan yang terhubung melalui kerja sama formal diharapkan memberi ruang kepastian bagi peternak NTB dalam menyalurkan hasil usahanya.
“Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan,” ujar Indah.
Kerja Sama Tidak Berhenti pada Perdagangan
Pemprov NTB juga membuka peluang investasi dari Jawa Barat. Pengembangan hubungan ekonomi kedua wilayah tidak hanya ditujukan pada transaksi komoditas, tetapi juga pada investasi yang dapat menciptakan nilai tambah dan peluang usaha baru di NTB.
Indah berharap pelaku usaha atau kegiatan investasi yang kapasitasnya telah penuh di Jawa Barat dapat mempertimbangkan ekspansi ke NTB. Harapan tersebut mencerminkan keinginan agar hubungan antardaerah berkembang dari sekadar jual beli menjadi kemitraan ekonomi yang lebih luas.
“Kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat,” ucap dia.
Investasi menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah karena dapat mendukung aktivitas usaha, memperluas jaringan perdagangan, dan menciptakan kesempatan baru pada sektor yang sesuai dengan potensi lokal. Dalam konteks kerja sama ini, peluang tersebut dapat berjalan beriringan dengan penguatan rantai pasok pangan dan peternakan.
Pertukaran Pengalaman Pengendalian Inflasi
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan bahwa kunjungan ke NTB menjadi ruang untuk bertukar pengalaman mengenai stabilitas harga dan koordinasi pengendalian inflasi. Ia menekankan bahwa kebijakan pengendalian inflasi tidak boleh semata-mata berfokus pada angka statistik.
Ketersediaan barang, kelancaran jalur distribusi, kemampuan masyarakat membeli kebutuhan, serta keberlanjutan usaha petani dan peternak merupakan unsur yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian harga juga perlu dirasakan oleh konsumen dan pelaku produksi.
Jawa Barat mencatat realisasi investasi Rp300 triliun sepanjang 2025. Pengalaman itu dapat menjadi materi pembelajaran bagi NTB dalam memperkuat iklim investasi dan mendorong perkembangan ekonomi daerah. Pertukaran pengetahuan ini melengkapi agenda perdagangan pangan yang telah disepakati kedua pemerintah provinsi.
Program Terukur untuk Komoditas Strategis
Erwan menekankan perlunya tindak lanjut yang jelas setelah penandatanganan kerja sama. Kesepakatan antardaerah dinilai perlu diterjemahkan ke dalam program terukur, terutama untuk memperkuat rantai pasok komoditas yang memiliki peran strategis bagi kebutuhan masyarakat.
“Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya,” pungkas dia.
Ke depan, efektivitas kolaborasi NTB dan Jawa Barat akan terlihat dari pelaksanaan di lapangan: bagaimana komoditas tersedia saat dibutuhkan, distribusi berjalan lancar, peternak memperoleh kepastian pasar, dan masyarakat mendapatkan harga yang lebih terjangkau. PKS yang telah ditandatangani menjadi landasan untuk menyatukan kepentingan pemasok, pasar, pelaku usaha, serta pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pangan dan inflasi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pemprov NTB perkuat kerja sama perdagangan?Pemprov NTB perkuat kerja sama perdagangan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pemprov NTB perkuat kerja sama perdagangan matter?Pemprov NTB perkuat kerja sama perdagangan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.